Sebuah unggahan di media sosial Facebook baru-baru ini menjadi viral setelah seorang warga mengungkapkan kekesalannya terhadap kondisi jalan berlubang di Kabupaten Gianyar. Dalam unggahan anonim di grup Facebook Info Gianyar, warga tersebut mengeluhkan sepeda motornya yang rusak, khususnya pada bagian velg, setelah melintasi jalan berlubang yang diduga berada di Jalan Bypass Dharma Giri, Gianyar. Sepeda motor tersebut diklaim baru digunakan kurang dari satu bulan.
Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menyatakan bahwa masyarakat memang sangat berhak untuk marah. Ia mengakui bahwa kerusakan jalan merupakan persoalan yang tidak bisa dihindari, terutama akibat terbatasnya anggaran selama masa pandemi COVID-19.
"Masyarakat memang sangat berhak untuk marah, kesal, dan lain sebagainya. Kami akui, sejak COVID-19 melanda pada 2020 hingga 2023, anggaran untuk perbaikan jalan memang sangat kecil. Namun, sekarang sudah mulai dianggarkan kembali dengan jumlah yang cukup besar," ujar Mahayastra pada Jumat, 4 April 2025.
Rekomendasi Berita

Semarak Hari Jadi Kota Gianyar ke-254: Gelar Lomba B2SA, GPM, hingga Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Jumat, 11 April 2025 pukul 11.13 WITA

Ciptakan Rasa Aman, Sat Samapta Polres Gianyar Laksanakan Patroli Subuh di Pemukiman Warga
Kamis, 10 April 2025 pukul 23.47 WITA

Layanan Obat Terlambat, RSUD Sanjiwani Minta Maaf, Sebut Karena Resep Membludak dan Sistem BPJS yang Loading di Awal Bulan
Rabu, 09 April 2025 pukul 17.57 WITA

Gianyar Student Creativities Timbulkan Sampah Plastik di Tengah Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai
Rabu, 09 April 2025 pukul 14.25 WITA
Meski demikian, ia menegaskan bahwa perbaikan seluruh jalan rusak di Kabupaten Gianyar tidak bisa dilakukan secara instan. Pemkab memperkirakan butuh waktu hingga tiga tahun untuk merampungkan penataan jalan di seluruh wilayah Gianyar.
Selain masalah infrastruktur jalan, Mahayastra juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah masih harus mengalokasikan anggaran untuk berbagai sektor lain yang juga penting dan bersifat wajib, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengawasan.
"Masih banyak hal lain yang perlu kami kerjakan, yang memerlukan anggaran tidak sedikit. Apalagi kami juga harus tunduk pada program yang sifatnya mandatory," tambahnya.
Unggahan tersebut memicu berbagai respons dari warganet, yang turut menyuarakan harapan agar pemerintah daerah lebih sigap dalam menangani permasalahan jalan rusak demi keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.