Kepala Desa Temesi, I Ketut Branayoga, menyatakan keberatan terhadap wacana pemindahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional dari Suwung, Denpasar, ke Temesi, Gianyar. ia menegaskan bahwa masyarakat Desa Temesi menolak tambahan beban sampah dari luar daerah tanpa adanya sosialisasi dan kompensasi yang jelas.
"Sejak tahun 1994, masyarakat sebenarnya telah menolak keberadaan TPA di Desa Temesi. Namun, karena ini merupakan aset pemerintah dan sudah ada dana kontribusi khusus dari Kabupaten Gianyar, kami masih bisa menoleransi. Tetapi jika TPA ini diperluas untuk menerima sampah dari daerah lain seperti Badung dan Denpasar, kami sangat keberatan," ujarnya, Selasa 1 April 2025.
Wacana pemindahan TPA Regional Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan) ke Temesi mencuat setelah TPA Suwung dinyatakan mengalami kelebihan kapasitas. Pemerintah Provinsi Bali saat ini tengah mempertimbangkan tawaran investasi dari WeiMing Environmental Protection Group, perusahaan asal Tiongkok yang berencana mengembangkan proyek waste to energy (WTE) dengan nilai investasi mencapai 225 juta dolar AS atau setara Rp3,375 triliun.
Namun, menurut Ketut Branayoga, hingga kini masyarakat Desa Temesi belum menerima sosialisasi resmi terkait proyek tersebut.
"Wacana ini sudah menjadi isu nasional, bahkan mungkin sudah sampai ke Presiden. Namun, kami di Temesi justru baru mendengar informasi secara tidak utuh dari media sosial. Sampai hari ini belum ada sosialisasi dari pemerintah provinsi, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bali, atau investor. Apakah ini cara investasi yang benar? Bagaimana dampaknya bagi kami? Apa kompensasinya? Semua itu belum jelas," katanya.
Selain itu, ia mempertanyakan keadilan dalam kebijakan pembuangan sampah lintas daerah. "Daerah seperti Badung dan Denpasar menikmati pendapatan besar dari sektor pariwisata. Hotel, restoran, dan bisnis di sana menghasilkan sampah dalam jumlah luar biasa. Tetapi mengapa sampahnya justru dikirim ke desa kecil seperti Temesi? Ini tidak adil," kritiknya.
Berdasarkan data yang beredar, jika proyek ini terealisasi, Desa Temesi diperkirakan akan menerima 1.200 ton sampah per hari atau setara dengan 600 truk sampah setiap harinya.
Ketut Branayoga mengungkapkan bahwa meskipun Desa Temesi telah memiliki sistem pemilahan sampah yang cukup baik, tambahan sampah dari luar daerah akan memberikan dampak besar bagi masyarakat.
Rekomendasi Berita
Kapolres Gianyar Gelar Open House dan Halalbihalal Idulfitri 1446 H
Senin, 31 Maret 2025 pukul 20.52 WITA
Prajurit Korem 163/WSA Kompak Gelar Karya Bakti, Rehab Panti Asuhan Yappenatim di Gianyar
Minggu, 30 Maret 2025 pukul 22.46 WITA
"Saat ini saja lalu lintas truk sampah sudah mengganggu warga. Jika ditambah 600 truk per hari, bagaimana kondisi lingkungan kami? Bagaimana dengan kesehatan warga kami? Sampai saat ini, kami belum mendapatkan jawaban pasti," jelasnya.
Selain dampak lingkungan, ia juga menyoroti aspek psikologis dan kesejahteraan warga yang selama ini hidup berdampingan dengan TPA. "Kami sudah cukup bersabar selama puluhan tahun. Namun, jika beban ini semakin besar, tentu akan semakin sulit bagi warga kami. Kompensasi yang diberikan pun tidak sebanding dengan dampak yang kami terima," tambahnya.
Sebagai Kepala Desa, Ketut Branayoga meminta pemerintah provinsi dan investor untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum mengambil keputusan.
"Kami tidak menolak investasi. Jika memang proyek ini membawa manfaat nyata bagi warga, tentu kami bisa mempertimbangkannya. Namun, jika justru merugikan, tentu kami akan menolak. Itu sebabnya kami meminta adanya pertemuan resmi dengan warga untuk menjelaskan semua aspek dari proyek ini," ujarnya.
Ia bahkan menyatakan kesiapan untuk mengundang 2.000 warga dalam sebuah pertemuan akbar jika pemerintah atau investor ingin memberikan pemaparan langsung kepada masyarakat Temesi.
"Jangan sampai masyarakat kami hanya mendengar dari media sosial tanpa ada kejelasan dari pihak berwenang. Kami ingin tahu dampaknya, manfaatnya, dan kompensasinya secara transparan," tegasnya.
Masyarakat Desa Temesi dengan tegas menolak pemindahan TPA Regional Sarbagita ke wilayah mereka tanpa adanya komunikasi yang jelas dan kompensasi yang adil. Mereka meminta pemerintah provinsi, kabupaten, serta investor untuk segera melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan yang transparan sebelum proyek ini diputuskan.
Sementara itu, proyek waste to energy yang diusulkan investor asal Tiongkok masih dalam tahap pembahasan di tingkat pemerintah. Apakah rencana ini akan terus berjalan atau menghadapi penolakan kuat dari warga masih menjadi tanda tanya besar.
